• Pencarian Produk Hukum

    Kegiatan

    
                        							PENILAIAN DUPA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KE-3 TAHUN 2022

    PENILAIAN DUPA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KE-3 TAHUN 2022

    • 14 Desember 2022

    Selengkapnya
    
                        							Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Lingkungan Kementerian Agama

    Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Lingkungan Kementerian Agama

    • 05 September 2022

    Selengkapnya
    
                        							Koordinasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Kita TIngkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Pornografi

    Koordinasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Kita TIngkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Pornografi

    • 30 Agustus 2022

    Selengkapnya
    
                        							Menag Kukuhkan 9 Kiai sebagai Majelis Masyayikh

    Menag Kukuhkan 9 Kiai sebagai Majelis Masyayikh

    • 30 Desember 2021

    Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi mengukuhkan Majelis Masyayikh yang terdiri dari sembilan orang kiai. Prosesi pengukuhan tersebut digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusa ...

    Selengkapnya

    Statistik Produk Hukum

    Produk Hukum Berdasarkan Kategori

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Tahun

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Status

    Selengkapnya

    Tentang Kami

    Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

    Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, JDIHN, HKLN, KEMENAG RI

    Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI

    Visi : Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang agama yang lengkap dan akurat.

     

    Misi :

    1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang agama yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
    2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Agama pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang Agama  dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment.
    3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang agama.


    Dasar Hukum JDIH Kementerian Agama RI

    1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
    2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
    3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Agama

    Produk Hukum Terkini

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 94 Tahun 2024

    • 12 dilihat
    • 1 diunduh

    Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Life Skill dan Pengembangan Ekonomi pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Nonformal Tahun 2024

    Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2024

    • 34 dilihat
    • 13 diunduh

    Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 89 Tahun 2024

    • 9 dilihat
    • 6 diunduh

    ?Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Operasional Masjid dan Musala

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 88 Tahun 2024

    • 6 dilihat
    • 0 diunduh

    Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 87 Tahun 2024

    • 6 dilihat
    • 0 diunduh

    Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Masjid Istiqlal

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 84 Tahun 2024

    • 12 dilihat
    • 0 diunduh

    Perubahan atas Petunjuk Teknis Nomor 31 Tahun 2022 tentang Bantuan Rehabilitasi/Renovasi/Pembangunan Gedung Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 80 Tahun 2024

    • 12 dilihat
    • 0 diunduh

    Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 43 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha dan Pengawas Pendidikan Agama Buddha

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 78 Tahun 2024

    • 19 dilihat
    • 7 diunduh

    Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Output Tahun 2024

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 76 Tahun 2024

    • 16 dilihat
    • 1 diunduh

    Petunjuk Teknis Tata Kelola Produk Data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 74 Tahun 2024

    • 14 dilihat
    • 0 diunduh

    Perubahan atas Kepdirjen No. 195 Tahun 2023 tentang Juknis Bantuan Disabilitas pada PTKB Tahun 2024


    Dokumen Hukum Lainnya
    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    Bagi rohaniawan maupun tenaga kerja asing yang akan melakukan pengurusan dokumen seperti Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) , Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) / Notifikasi, Dana Kompensasi Pengguna Orang Asing (DKP), Visa Tinggal Terbatas (VTT), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Naturalisasi. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen diatas tidak dikenakan biaya (GRATIS).

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    Bagi mahasiswa / pelajar asing yang ingin melakukan pengurusan dokumen VISA TINGGAL TERBATAS (VTT) dan KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) berikut persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen tidak dikenakan biaya (GRATIS).


    Infografis Lainnya

    Monografi Hukum Terkini

    Abstraksi Produk Hukum Terkini

    Abstraksi Nomor 18 Tahun 2023

    PENANGANAN PENGADUAN-KEMENTERIAN AGAMA 2023

    Abstraksi Nomor 17 Tahun 2023

    IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI-RUMPUN ILMU AGAMA 2023

    Abstraksi Nomor 16 Tahun 2023

    STATUTA-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2023

    Abstraksi Nomor 15 Tahun 2023

    PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN-PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN SWASTA 2023

    Abstraksi Nomor 14 Tahun 2023

    TUNJANGAN PROFESI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN-TATA CARA PEMBAYARAN 2023

    Abstraksi Nomor 13 Tahun 2023

    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK- PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ASRAMA HAJI KEMENTERIAN AGAMA 2023

    Abstraksi Nomor 12 Tahun 2023

    STATUTA-SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI 2023

    Abstraksi Nomor 11 Tahun 2023

    ORGANISASI DAN TATA KERJA-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2023

    Abstraksi Nomor 10 Tahun 2023

    ORGANISASI DAN TATA KERJA-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2023

    Abstraksi Nomor 9 Tahun 2023

    PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG


    Abstraksi Produk Hukum Lainnya

    Artikel Hukum Terkini

    Indonesia

    Analyze the Usage of Legal Definitions in Indonesian Regulation Using Text Mining Case Study

    Kementerian Keuangan

    Konsisten, Anak UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan menggunakan Omnibus


    Artikel Hukum Lainnya