HKLN.KEMENAG.GO.ID, JAKARTA – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Agama yang telah diresmikan pada Hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 bersamaan dengan peluncuran  electronic legal drafting (e-ling) telah membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi produk hukum dan buku elektronik (e-book) informasi hukum Kementerian Agama RI.  Peresmian ini dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pokja Deregulasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri di Hotel Haris Hotel Vertu Harmoni, Jakarta yang diresmikan secara simbolik oleh Prof. Nizar Selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Peresmian ini dihadiri oleh beberapa Staf Khusus Menteri Agama, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional KEMENKUMHAM, Pokja Deregulasi Kebijakan (sesuai dengan KMA Nomor 635 Tahun 2021), Sekretaris pada Unit Eselon I Pusat, Kepala pada Unit Eselon II Sekretariat Jenderal, Plt. Koordinator Teknologi Sistem Informasi Pada Biro Humas,  Data dan Informasi dan Tim Reviu Internal Inspektorat Jenderal untuk Pokja Deregulasi Kebijakan.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Imam Syaukani mengatakan pada pengantar Manual BooK E-Ling “JDIH Kemenag adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Wadah dimaksud diwujudkan dalam bentuk aplikasi JDIH Kementerian Agama.” Maka dari itu, untuk kelengkapan dan memenuhi keakuratan data di JDIH, perlu adanya pengumpulan data produk dan informasi hukum terbaru.

Beliau juga memaparkan dalam pengantarnya bahwa secara umum, aplikasi JDIH Kementerian Agama memuat fitur terkait dengan dokumentasi dan informasi hukum, baik terkait dengan rancangan dan naskah peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain, putusan pengadilan, jurnal, maupun literatur hukum.

Salah satu fitur menariknya adalah Perjanjian Internasional dengan produk hukum berupa kerja sama internasional antara Menteri Agama, Eselon I Pusat Kementerian Agama dan PTKN di bawah Kementerian Agama dengan Pemerintahan negara lain, Organisasi internasional non pemerintah dan Universitas di luar negeri. Penambahan data kerja sama internasional terbaru sebagai produk hukum tentunya akan menambah wawasan para pengguna yang mengakses aplikasi JDIH dan menjadi referensi yang bermanfaat. Maka, Bagian Kerja Sama Luar Negeri telah menghimpun data-data terbaru terkait kerja sama internasional dari beberapa PTKN di bawah Kemenag yaitu UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Data yang telah terhimpun di unggah dan dipublikasikan di JDIH Kemenag sebagai produk hukum yang mulai dipublikasikan dari tanggal 14 November 2021.

Sekarang para pengakses JDIH dapat melihat produk hukum terbaru di fitur perjanjian internasional JDIH Kementerian Agama dan dapat diunduh untuk digunakan sebagai referensi dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga budaya literasi dan semoga JDIH Kementerian Agama sebagai platform referensi produk hukum di Kementerian Agama RI terus memperkaya informasimu dan tentunya bermanfaat.

Hania Novianty N