• Pencarian Produk Hukum

    Kegiatan

    PENILAIAN DUPA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KE-3 TAHUN 2022

    PENILAIAN DUPA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KE-3 TAHUN 2022

    • 14 Desember 2022

    Selengkapnya
    Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Lingkungan Kementerian Agama

    Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum di Lingkungan Kementerian Agama

    • 05 September 2022

    Selengkapnya
    Koordinasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Kita TIngkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Pornografi

    Koordinasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Kita TIngkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Pornografi

    • 30 Agustus 2022

    Selengkapnya
    Menag Kukuhkan 9 Kiai sebagai Majelis Masyayikh

    Menag Kukuhkan 9 Kiai sebagai Majelis Masyayikh

    • 30 Desember 2021

    Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas secara resmi mengukuhkan Majelis Masyayikh yang terdiri dari sembilan orang kiai. Prosesi pengukuhan tersebut digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusa ...

    Selengkapnya

    Statistik Produk Hukum

    Produk Hukum Berdasarkan Kategori

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Tahun

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Status

    Selengkapnya

    Tentang Kami

    Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

    Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, JDIHN, HKLN, KEMENAG RI

    Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI

    Visi : Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang agama yang lengkap dan akurat.

     

    Misi :

    1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang agama yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
    2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Agama pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang Agama  dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment.
    3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang agama.


    Dasar Hukum JDIH Kementerian Agama RI

    1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
    2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
    3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Agama

    Produk Hukum Terkini

    Surat Edaran Nomor SE.15 Tahun 2023

    • 416 dilihat
    • 168 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.15 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital

    Surat Edaran Nomor SE.14 Tahun 2023

    • 696 dilihat
    • 307 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.14 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan Antarinstansi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama

    Surat Edaran Nomor SE.11 Tahun 2023

    • 679 dilihat
    • 73 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama pada bulan Ramadan Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi

    Surat Edaran Nomor SE.08 Tahun 2023

    • 78 dilihat
    • 43 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.08 Tahun 2023 tentang Penyediaan Kendaraan Dinas dan Alat Pengolah Data

    Surat Edaran Nomor SE.07 Tahun 2023

    • 69 dilihat
    • 1 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.07 Tahun 2023 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi

    Surat Edaran Nomor SE.05 Tahun 2023

    • 522 dilihat
    • 79 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi

    Surat Edaran Nomor SE.04 Tahun 2023

    • 478 dilihat
    • 147 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.04 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Afirmasi Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian Agama

    Surat Edaran Nomor SE.03 Tahun 2023

    • 137 dilihat
    • 52 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.03 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya pada Kementerian Agama

    Surat Edaran Nomor SE.02 Tahun 2023

    • 2,761 dilihat
    • 634 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.02 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presid

    Surat Edaran Nomor SE.01 Tahun 2023

    • 973 dilihat
    • 146 diunduh

    Surat Edaran Nomor SE.01 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, dan Madrasah Swasta


    Dokumen Hukum Lainnya
    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    Bagi rohaniawan maupun tenaga kerja asing yang akan melakukan pengurusan dokumen seperti Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) , Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) / Notifikasi, Dana Kompensasi Pengguna Orang Asing (DKP), Visa Tinggal Terbatas (VTT), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Naturalisasi. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen diatas tidak dikenakan biaya (GRATIS).

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    Bagi mahasiswa / pelajar asing yang ingin melakukan pengurusan dokumen VISA TINGGAL TERBATAS (VTT) dan KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) berikut persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen tidak dikenakan biaya (GRATIS).


    Infografis Lainnya

    Monografi Hukum Terkini

    Undang-undang Aparatur Sipil Negara (A.S.N) dan Peraturan Pelaksanaannya

    Undang-undang Aparatur Sipil Negara (A.S.N) dan Peraturan Pelaksanaannya

    Fokusmedia
    Kamus hukum

    Kamus hukum

    R. Subekti
    Kabinet Kerja Jokowi-JK & UUD 1945 (Amandemen)

    Kabinet Kerja Jokowi-JK & UUD 1945 (Amandemen)

    Edu Penguin

    Monografi Hukum Lainnya

    Abstraksi Produk Hukum Terkini

    Abstraksi Nomor 8 Tahun 2O22

    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

    Abstraksi Nomor 88 Tahun 2022

    PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

    Abstraksi Nomor 87 Tahun 2022

    PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

    Abstraksi Nomor 86 Tahun 2022

    PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

    Abstraksi Nomor 85 Tahun 2022

    PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

    Abstraksi Nomor 84 Tahun 2022

    PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

    Abstraksi Nomor 86 Tahun 2022

    PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

    Abstraksi Nomor 48 Tahun 2022

    PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

    Abstraksi Nomor 47 Tahun 2022

    PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

    Abstraksi Nomor 46 Tahun 2022

    PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN


    Abstraksi Produk Hukum Lainnya

    Artikel Hukum Terkini

    Indonesia

    Analyze the Usage of Legal Definitions in Indonesian Regulation Using Text Mining Case Study

    Kementerian Keuangan

    Konsisten, Anak UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan menggunakan Omnibus


    Artikel Hukum Lainnya
    SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
    SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
    MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
    KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
    Kontak Kami
    Tautan Link Terkait

      14 Kunjungan Hari ini

      246,375 Total Kunjungan

    Kementerian Agama RI   Kementerian Agama RI
    Portal JDIHN   Portal JDIHN
    Google Play Store Apple Store

    3.4


    71 Penilaian

    Isi Survey
    		  

    Hasil Survei Index Kepuasan Layanan Aplikasi Web JDIH Tahun 2022

     

    Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan, masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

    Berlangganan

    Untuk mendapatkan berita terbaru dari kami, Silahkan masukan alamat email Anda.

    © 2023 JDIH KEMENAG