• Pencarian Produk Hukum

    Statistik Produk Hukum

    Produk Hukum Berdasarkan Kategori

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Tahun

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Status

    Selengkapnya

    Tentang Kami

    Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

    Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, JDIHN, HKLN, KEMENAG RI

    Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI

    Visi : Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang agama yang lengkap dan akurat.

     

    Misi :

    1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang agama yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
    2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Agama pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang Agama  dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment.
    3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang agama.


    Dasar Hukum JDIH Kementerian Agama RI

    1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
    2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
    3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Agama

    Produk Hukum Terkini

    Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2022

    • 50 dilihat
    • 60 diunduh

    Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2022 tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah pada Kementerian Agama

    Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022

    • 1,383 dilihat
    • 312 diunduh

    Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 10 Tahun 2022

    • 321 dilihat
    • 45 diunduh

    Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

    Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022

    • 328 dilihat
    • 130 diunduh

    Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji

    Nota Kesepahaman Atau MOU / Kesepakatan Bersama / Perjanjian Kerjasama Atau Nama Lain Nomor 10 Tahun 2022

    • 173 dilihat
    • 39 diunduh

    Nota Kesepahaman Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

    Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 2022

    • 208 dilihat
    • 38 diunduh

    Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2022

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 100 Tahun 2022

    • 139 dilihat
    • 71 diunduh

    Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil

    Keputusan Menteri Agama Nomor 1008 Tahun 2022

    • 39 dilihat
    • 5 diunduh

    Keputusan Menteri Agama Nomor 1008 Tahun 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen untuk Program Magister pada Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 101 Tahun 2022

    • 121 dilihat
    • 60 diunduh

    Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil

    Keputusan Menteri Agama Nomor 1011 Tahun 2022

    • 105 dilihat
    • 2 diunduh

    Keputusan Menteri Agama Nomor 1011 Tahun 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu untuk Program Doktor pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar


    Dokumen Hukum Lainnya
    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    Bagi rohaniawan maupun tenaga kerja asing yang akan melakukan pengurusan dokumen seperti Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) , Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) / Notifikasi, Dana Kompensasi Pengguna Orang Asing (DKP), Visa Tinggal Terbatas (VTT), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Naturalisasi. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen diatas tidak dikenakan biaya (GRATIS).

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    Bagi mahasiswa / pelajar asing yang ingin melakukan pengurusan dokumen VISA TINGGAL TERBATAS (VTT) dan KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) berikut persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen tidak dikenakan biaya (GRATIS).


    Infografis Lainnya

    Informasi Terkini Lainnya

    Abstraksi Produk Hukum Terkini

    Abstraksi Nomor 11 Tahun 2015

    Abstraksi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015

    Abstraksi Nomor 40 Tahun 2015

    Abstraksi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015


    Abstraksi Produk Hukum Lainnya

    Artikel Hukum Terkini

    Indonesia

    Analyze the Usage of Legal Definitions in Indonesian Regulation Using Text Mining Case Study

    Kementerian Keuangan

    Konsisten, Anak UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan menggunakan Omnibus


    Artikel Hukum Lainnya