• Pencarian Produk Hukum

    Statistik Produk Hukum

    Produk Hukum Berdasarkan Kategori

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Tahun

    Selengkapnya

    Produk Hukum Berdasarkan Status

    Selengkapnya

    Tentang Kami

    Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

    Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, JDIHN, HKLN, KEMENAG RI

    Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI

    Visi : Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang agama yang lengkap dan akurat.

     

    Misi :

    1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang agama yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
    2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Agama pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang Agama  dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment.
    3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang agama.


    Dasar Hukum JDIH Kementerian Agama RI

    1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
    2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
    3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Agama

    Produk Hukum Terkini

    Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023

    • 192 dilihat
    • 106 diunduh

    Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Kementerian Agama

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 12 Tahun 2023

    • 43 dilihat
    • 50 diunduh

    Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2022

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 16 Tahun 2023

    • 3 dilihat
    • 0 diunduh

    Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 100 Tahun 2022 Tenatng Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Buddha Non Pegawai Negeri Sipil

    Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2023

    • 61 dilihat
    • 21 diunduh

    Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Prosedur Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum

    Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2023

    • 12 dilihat
    • 5 diunduh

    Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2022 tentang Personil Organ Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 3 Tahun 2023

    • 38 dilihat
    • 9 diunduh

    Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusun Jurnal Analisis Kebijakan Kementerian Agama Tahun 2023

    Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023

    • 55 dilihat
    • 28 diunduh

    Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama

    Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 4 Tahun 2023

    • 53 dilihat
    • 46 diunduh

    Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bidang Kerukunan Umat Beragama pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

    Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2023

    • 18 dilihat
    • 6 diunduh

    Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

    Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2023

    • 13 dilihat
    • 14 diunduh

    Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Program Pendidikan Profesi Guru Pada Kementerian Agama


    Dokumen Hukum Lainnya
    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

    Bagi rohaniawan maupun tenaga kerja asing yang akan melakukan pengurusan dokumen seperti Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) , Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) / Notifikasi, Dana Kompensasi Pengguna Orang Asing (DKP), Visa Tinggal Terbatas (VTT), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Naturalisasi. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen diatas tidak dikenakan biaya (GRATIS).

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

    Bagi mahasiswa / pelajar asing yang ingin melakukan pengurusan dokumen VISA TINGGAL TERBATAS (VTT) dan KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) berikut persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen tidak dikenakan biaya (GRATIS).


    Infografis Lainnya

    Informasi Terkini Lainnya

    Abstraksi Produk Hukum Terkini

    Abstraksi Nomor 11 Tahun 2015

    Abstraksi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015

    Abstraksi Nomor 40 Tahun 2015

    Abstraksi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015


    Abstraksi Produk Hukum Lainnya

    Artikel Hukum Terkini

    Indonesia

    Analyze the Usage of Legal Definitions in Indonesian Regulation Using Text Mining Case Study

    Kementerian Keuangan

    Konsisten, Anak UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan menggunakan Omnibus


    Artikel Hukum Lainnya