Pencarian Produk Hukum

Statistik Produk Hukum

Produk Hukum Berdasarkan Kategori

Selengkapnya

Produk Hukum Berdasarkan Tahun

Selengkapnya

Produk Hukum Berdasarkan Status

Selengkapnya

Tentang Kami

Struktur Organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama RI, Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH, JDIHN, HKLN, KEMENAG RI

Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI

Visi : Menjadi penyedia informasi peraturan perundang-undangan di bidang agama yang lengkap dan akurat.

 

Misi :

  1. Mengoptimalkan pengolahan dan penyajian dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan Negara yang terpadu dan terpusat untuk dikelola dan dimanfaatkan bersama.
  2. Meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan akses kepada pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan publik pada umumnya untuk mendapatkan informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam rangka mendukung terwujudnya e-Goverment.
  3. Memperluas dan mengefektifkan jaringan kerja dengan Pusat JDIH Nasional dan antar Anggota JDIH Nasional, dalam rangka meningkatkan kinerja JDIH di bidang keuangan dan kekayaan negara.


Dasar Hukum JDIH Kementerian Agama RI

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Produk Hukum Terkini

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022

  • 163 dilihat
  • 59 diunduh

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 103 Tahun 2022

  • 55 dilihat
  • 54 diunduh

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN HIBAH BAGI LEMBAGA KEAGAMAAN

Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 12 Tahun 2022

  • 61 dilihat
  • 21 diunduh

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tim Penilai dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis pada Kementerian Agama Tahun 2022

Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022

  • 10 dilihat
  • 3 diunduh

Surat Edaran Nomor 13 SE Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Perizinan Bagi Orang Asing Bidang Agama

Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2022

  • 104 dilihat
  • 28 diunduh

Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2022 tentang Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama Tahun 2022

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022

  • 368 dilihat
  • 244 diunduh

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022

  • 112 dilihat
  • 23 diunduh

Surat Edaran Nomor SE.02 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022

  • 65 dilihat
  • 59 diunduh

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022

  • 68 dilihat
  • 9 diunduh

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang Bersumber dari Pinjaman

Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022

  • 41 dilihat
  • 24 diunduh

Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi


Dokumen Hukum Lainnya
SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN ROHANIAWAN DAN TENAGA AHLI ASING

Bagi rohaniawan maupun tenaga kerja asing yang akan melakukan pengurusan dokumen seperti Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) , Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) / Notifikasi, Dana Kompensasi Pengguna Orang Asing (DKP), Visa Tinggal Terbatas (VTT), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Naturalisasi. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen diatas tidak dikenakan biaya (GRATIS).

SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

SYARAT-SYARAT PENGURUSAN DOKUMEN BAGI MAHASISWA / PELAJAR ASING

Bagi mahasiswa / pelajar asing yang ingin melakukan pengurusan dokumen VISA TINGGAL TERBATAS (VTT) dan KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) berikut persyaratan dokumen yang harus disiapkan. Seluruh pelayanan pengurusan dokumen tidak dikenakan biaya (GRATIS).


Infografis Lainnya

Informasi Terkini Lainnya

Abstraksi Produk Hukum Terkini

Abstraksi Nomor 11 Tahun 2015

Abstraksi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015

Abstraksi Nomor 40 Tahun 2015

Abstraksi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015


Abstraksi Produk Hukum Lainnya

Artikel Hukum Terkini

Indonesia

Analyze the Usage of Legal Definitions in Indonesian Regulation Using Text Mining Case Study

Kementerian Keuangan

Konsisten, Anak UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan menggunakan Omnibus


Artikel Hukum Lainnya